Menghormati Proses Uji Materi UU KPK Di MK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan uji materi terhadap revisi UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK). Cara ini dianggap elegan dan sesuai dengan marwah Indonesia sebagai negara hukum. Masyarakat diminta untuk bersabar dan menghormati rangkaian proses uji materi tersebut.

Pro kontra tentang revisi UU KPK masih terus bergulir. Saat ini , KPK secara resmi telah mengajukan uji materi terhadap UU KPK yang baru. Sebelumnya, Revisi UU KPK terus menjadi perdebatan. Mulai dari cacat formil hingga mempertanyakan sikap Jokowi. Namun, pada dasarnya pernyataan sikap Presiden Jokowi untuk menghormati proses judicial review ini benar adanya. Sebab, keputusan MK langsung mendapatkan kekuatan hukum tetap sejak diucapkan serta tak ada upaya hukum bisa ditempuh. Keputusan ini bersifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang. Yang mana mencakup pula kekuatan hukum bersifat mengikat (final and binding). Seperti yang ditegaskan pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 8/2011

Berdasar atas ketentuan di atas jelas bahwa putusan MK ini bersifat final dan mengikat. Berarti, akibat hukum yang dikeluarkan pasca dijatuhkannya putusan MK harus dipatuhi, termasuk oleh pihak DPR ataupun Pemerintah. Apabila terdapat pengaturan dalam suatu pasal pada UU tersebut dibatalkan oleh MK serta dinyatakan tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tidak pas jika DPR ataupun Pemerintah mengatur kembali norma tersebut dalam undang-undang lainnya.

Biarpun begitu kenyataannya DPR atau Pemerintah dapat saja mengeluarkan suatu bentuk hukum baru yang mengatur hal yang sama meski pasal sebelumnya telah dilikuidasi oleh MK. Namun, Secara etika hukum, hal ini dapat dianggap sebagai upaya pengabaian terhadap putusan MK. Yang nantinya bisa menjadi sumber permasalahan hukum di kemudian hari. Berdasarkan penjelasan diatas, upaya penghormatan Presiden terhadap judicial review oleh MK memang harus dihormati. Sehingga masyarakat diimbau untuk bersabar dan menunggu putusan yang tepat.

Sebelumnya, sejumlah pihak termasuk eks pimpinan KPK Agus Rahardjo, mengajukan uji formil terhadap MK. Dalam pengajuan ini, para pemohon serta kuasa hukum tidak mengatasnamakan lembaga, namun pribadi sebagai warga negara. Permohonan mereka diregistrasi di MK dengan nomor 1927-0/PAN.MK/XI/2019. Laode Muhammad salah satu pemohon mempersoalkan tentang pembahasan revisi UU KPK yang berlangsung relatif singkat. Kendati demikian, cepatnya revisi UU KPK malah dinilai melewatkan mekanisme pembentukan perundang-undangan. Bahwa, Faktanya DPR tidak terlebih dahulu mengkonsultasikan ke publik atas rencana revisi UU KPK tersebut.

Keputusan atas gugatan ini tak secara langsung memfokuskan perlawanan konstitusional terhadap UU KPK. Namun, para pemohon ini masih mengharapkan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu guna membatalkan UU KPK. Tak menampik jika masalah Korupsi ini merupakan musuh Utama Bangsa Indonesia. Disisi lain, UU KPK dibuat bukan untuk melemahkan KPK, justru menguatkan Lembaga anti rasuah tersebut. UU KPK dinilai memiliki sejumlah pasal yang tidak sesuai mengingat sudah 17 tahun perjalanan UU ini.

Sehingga revisi ini dianggap sebagai penyempurnaan UU sebelumnya. Selain itu substansi yang akan diubah juga dinyatakan tidak seluruhnya. Hanya pada poin-poin yang dianggap sudah tak memadai untuk dijadikan referensi hukum. Atau tak sesuai dengan kejadian hukum yang terjadi di era ini. Kala itu sejumlah aksi demo menyuarakan tentang UU KPK yang dinilai akan mengebiri kinerjanya. Padahal secara fakta, UU yang telah menaungi segala proses pemberantasan hukum memerlukan revitalisasi.

Berbagai unjuk rasa digelar mengatasnamakan rakyat. Namun, akhirnya para pelaku demo ini menyadari bahwa penyelesaian akan masalah ini bisa ditempuh dengan jalan judicial review daripada gembar-gembor di jalanan dan tidak efektif. Melalui Judicial Review ini diharap, MK akan memberikan keputusan yang final dan adil. Berkenaan dengan kritikan terhadap sikap Jokowi, mari ditelaah lagi. Mengingat, perilaku orang nomor 1 di Indonesia ini juga sudah sesuai prosedur. Toh, Indonesia belum berada pada situasi kekosongan hukum bukan? Jadi ada baiknya bersabar menunggu keputusan MK terkait upaya pengajuan Judicial Review ini. Percayakan kepada pihak yang lebih berkompeten dibidangnya.

Sebab, tak ada salahnya menunggu proses hukum yang berjalan dengan lebih sabar. Sehingga ketika terdapat perubahan tidak akan terjadi tumpang tindih keputusan. Yang nantinya akan memicu keksisruhan lagi diantara pihak terkait.

Oleh : Ahmad Pahlevi (pengamat sosial politik)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *