KONVERSI LAHAN PERTANIAN DI PROVINSI BALI

Yusuf Syibly Ramadhan

Mahasiswa Sekolah Kajian Stratejik Dan Global Universitas Indonesia Program studi kajian ketahanan nasional

Perkembangan kemajuan zaman di era pembangunan dan globalisasi membuat sektor pertanian di Indonesia terus menghadapi masalah yang kompleks terutama berhubungan dengan lahan pertanian. Keberlanjutan sektor pertanian tanaman pangan dihadapkan pada ancaman serius yakni luas lahan pertanian yang terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non pertanian. Alih fungsi lahan (AFL) sawah terbesar terjadi di wilayah sentra produksi pangan nasional seperti di beberapa pulau besar seperti Jawa dan juga Bali, hal ini tentunya akan berdampak terhadap ketahanan pangan nasional.

Indonesia yang selama ini dikenal juga sebagai negara agraris, seiring pertambahan jumlah penduduk, pemanfaatan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terutama pangan, menyebabkan banyak lahan pertanian dialihfungsikan menjadi non pertanian. Meskipun Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) namun alih fungsi lahan terus berlanjut dan butuh komitmen pemerintah untuk mempertahankan kawasan lahan hijau khususnya persawahan agar tidak berubah menjadi kawasan restoran, hotel, pusat perbelanjaan, perkantoran dan permukiman. Jika hal ini terus berlanjut maka, dipastikan lahan pertanian produktif semakin berkurang dan program swasembada pangan nasional terancam tidak berhasil.

Bali sebagai salah satu Provinsi di Indonesia dengan sektor pariwisata terbsesar juga memiliki potensi di bidang pertanian yang tidak kalah saing dengan Provinsi lainnya, Tahun 2018 pemerintah telah mengumumkan produksi padi nasional berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan metode mutakhir Kerangka Sampel Area (KSA). Secara nasional produksi beras mencapai 56,54 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 32,42 juta ton beras. Selain itu Bali juga merupakan salah satu Provinsi dengan produktifitas tertinggi di Indonesia dengan capaian hampir 6 ton per hektare GKG. Namun hingga saat ini, data dari tahun 2013 hingga 2018 produksi padi di Bali mengalami penurunan dari tahun ke tahun yakni dari 882.092 ton menjadi sekitar 650.245 ton per tahun 2018. Penurunan ini diiringi dengan penurunan luas area panen yang dengan kata lain penurunan luas lahan pertanian yang ada di Bali. Dari data BPS tahun 2013 luas lahan pertanian tercatat 81.165 hektar kemudian pada tahun 2017 78.626 hektar dan menurut data Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali bahwa alih fungsi lahan sawah di Bali rata-rata mencapai 419,76 hektare (0,51%) per tahun. Itu belum termasuk penyusutan atau alih fungsi lahan bukan sawah, seperti tegalan, kolam, tambak dan lahan tidur.

Konversi lahan tidak terlepas dari situasi ekonomi yang menguntungkan di suatu wilayah mendorong terjadinya proses migrasi penduduk ke daerah tersebut sehingga menyebabkan populasi penduduk meningkat dan membutuhkan ruang untuk permukiman dan sarana penunjang lain diantaranya kawasan industri, pertokoan dan perkantoran. Kebutuhan lahan untuk pembangunan tersebut tentu akan mempersempit luasan lahan persawahan yang ada, sebab meningkatnya kebutuhan perumahan dan kegiatan industri sangat mempengaruhi besaran nilai atas tanah dan semakin tinggi nilai pajak bumi dan bangunan (PBB). Kondisi ini tentu menjadi tekanan bagi pemilik lahan pertanian termasuk para pengembang perumahan maupun investor membeli lahan dengan harga diatas pasaran. Sementara pendapatan dari sektor pertanian dianggap sebagian petani kurang menguntungkan bahkan lebih rendah dari penghasilan sektor non pertanian menjadi alasan untuk menjual sawah dan memilih beralih profesi. Penguasaan lahan sawah petani yang semakin sempit akan mempersulit upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sebab minimnya lahan mengakibatkan tidak efisien untuk berusahatani.

Pemerintah sebenarnya sudah berupaya mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan peraturan pemerintah pendukungnya, namun implementasinya belum semua daerah membuat aturan turunannya dalam bentuk Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), hal ini  tidak terlepas dari berbagai kepentingan, terutama Pemda yang lebih memprioritaskan pembangunan sektor industri dan infrastruktur daerah guna meningkatkan PAD dan penyerapan tenaga kerja. Akhirnya, Pemda memilih untuk mengalihfungsikan lahan pertanian khususnya persawahan demi kepentingan pembangunan tersebut. Kondisi ini tentunya kontra produktif dengan program swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah, selain itu dari sudut ketahanan pangan nasional tentunya hal ini merupakan suatu masalah penting yang perlu diperhatikan dengan seksama oleh pemerintah terutama dalam menciptakan ketahanan pangan bagi masyarakat secara nasional karena dengan makin banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi maka akan berdampak langsung terhadap hasil produksi pertanian yang ikut menurun. Pemerintah Indonesia tidak hanya dituntut untuk mampu mensejahterakan rakyatnya di bidang pangan, namun juga perlu memfokuskan bagaimana untuk mampu bertahan dan terus bergerak maju dalam menghadapi ancaman krisi global kedepannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *